Dedi Mulyadi Jadikan Program KB Sebagai Syarat Penerima Bantuan di Jawa Barat

 

(Sumber : Instagram)

  Tinta Digital - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali mencetuskan kebijakan yang menuai kontroversi. Ia berencana menetapkan program Keluarga Berencana (KB) sebagai syarat utama bagi masyarakat yang ingin memperoleh bantuan sosial dan beasiswa dari pemerintah provinsi.

Menurut Dedi, selama ini bantuan dari pemerintah cenderung dinikmati oleh keluarga yang sama secara berulang-ulang, mulai dari bantuan untuk persalinan, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga kebutuhan rumah tangga.

“Seluruh jenis bantuan nantinya akan diselaraskan dengan program KB. Jangan sampai semua layanan negara hanya untuk keluarga yang sama terus-menerus. Mereka yang mendapatkan beasiswa, bantuan melahirkan, perumahan, dan bantuan non-tunai seringkali berasal dari satu keluarga. Negara jadi menanggung beban berat hanya untuk satu kelompok saja,” ujar Dedi dalam pernyataannya di Bandung, Senin (29/4).

Ia juga menyoroti maraknya keluarga kurang mampu yang memiliki anak dalam jumlah banyak, sementara mereka kesulitan mencukupi kebutuhan hidup. Dedi mengungkapkan bahwa biaya melahirkan melalui operasi sesar bisa mencapai Rp 25 juta, angka yang menurutnya cukup untuk membangun sebuah rumah sederhana.

“Dengan uang sebanyak itu, lebih baik dipakai untuk membangun rumah. Jadi hentikan punya anak terus jika belum mampu memberi nafkah yang layak,” tegasnya.

Dalam acara Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat bertema Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah yang digelar di Pusdai, Dedi memaparkan rencana kebijakan ini di hadapan sejumlah pejabat pusat, termasuk Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Desa Yandri Susanto, Kepala BKKBN Wihaji, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Dedi menekankan bahwa program KB untuk pria, khususnya melalui metode vasektomi atau Metode Operasi Pria (MOP), akan dijadikan prasyarat dalam penerimaan bantuan. Ia menyayangkan masih banyak keluarga miskin yang memiliki anak dalam jumlah sangat besar.

“Saya heran, kenapa keluarga miskin justru punya banyak anak, sedangkan keluarga kaya sering kesulitan memiliki keturunan, bahkan sudah menghabiskan miliaran rupiah untuk program bayi tabung pun masih gagal. Saya pernah menemui satu keluarga dengan 22 anak, ada juga yang 16. Di Majalengka, saya bertemu dengan anak-anak yang berjualan kue di alun-alun, lalu menemui orang tua mereka yang tinggal di kontrakan. Ayahnya ada, anaknya sudah sepuluh, dan ibunya sedang mengandung anak ke-11,” tutur Dedi.

Karena itu, ia menekankan pentingnya peran laki-laki dalam program KB.

“Kenapa laki-laki? Karena perempuan bisa saja lupa minum pil atau mengalami kendala lain. Jadi laki-laki harus ikut bertanggung jawab,” ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya sinkronisasi antara data kependudukan dengan data program KB, agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan tidak membebani anggaran negara.

“Sebelum bantuan disalurkan, akan dicek apakah penerima sudah ikut KB atau belum. Kalau sudah, silakan terima bantuan. Kalau belum, harus ikut KB dulu, dan bentuknya adalah KB untuk pria. Ini kebijakan yang serius,” tutup Dedi.

Ingin selalu update dengan berita terbaru dari kami? Pantau terus blog dan media sosial dari Tinta Digital!

Penulis : Kalyca Ninda